TRAINING ONLINE PP NO 16 TAHUN 2018 TENTANG SATPOL PP
TRAINING ONLINE PP NO 16 TAHUN 2018 TENTANG SATPOL PP
DESKRIPSI TRAINING ONLINE PP NO 16 TAHUN 2018 TENTANG SATPOL PP
Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat Provinsi, Pemerintah Daerah dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 3 Mei 2018 telah menandatangani
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018 tentang SatPol PP
sebagai pedoman untuk melaksanakan ketentuan Pasal 256 ayat (7)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah.Peraturan Presiden tersebut diterbitkan untuk menegakkan
Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada),
menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta
menyelenggarakan perlindungan masyarakat, di setiap provinsi dan
kabupaten kota dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja yang disebut Satpol
PP.
Dalam pasal 2 ayat 2 PP tersebut menyebutkan, Pembentukan Satpol PP
ditetapkan dengan Perda provinsi dan Perda kabupaten/kota sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.secara tegas PP tersebut
menyebutkan, Satpol PP provinsi dalam melaksanakan tugasnya
bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah provinsi.
Satpol PP kabupaten/kota bertanggung jawab kepada bupati/wali kota
melalui sekretaris daerah kabupaten/kota.
Pelatihan Bimtek dan Workshop PP No. 16 Tahun 2018 Tentang Satpol PP
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 256 ayat 7 Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada 3 Mei
2018, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah
No 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.Pembentukan Satpol
PP ditetapkan dengan Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, menurut PP ini bahwa Satpol PP
berwenang :
* Melakukan tindakan penertiban nonyudisial terhadap warga
masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran
atas Perda dan/atau Perkada
* Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang
mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
* Melakukan tindakan penyelidikan terhadap masyarakat, aparatur,
atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda
dan/atau Perkada
* Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat,
aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda
dan/atau Perkada.
Pegawai negeri sipil Satpol PP wajib :
* Menjunjung tinggi hak asasi manusia
* Menaati peraturan perundang-undangan dan kode etik serta nilai
agama dan etika
* Bertindak objektif dan tidak diskriminatif
* Melakukan pembinaan teknis operasional,” bunyi Pasal 21 PP ini.
Menimbang cukup kompleknya materi pelatihan PP No. 16 Tahun 2018 Tentang Satpol PP ini bagi peserta, dibutuhkan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta tidak menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.
TUJUAN TRAINING ONLINE PP NO 16 TAHUN 2018 TENTANG SATPOL PP
Dengan mengikuti pelatihan PP No. 16 Tahun 2018 Tentang Satpol PP Peserta dapat berbagi pengetahuan / sharing knowledge mengenai PP No. 16 Tahun 2018 Tentang Satpol PP dengan peserta dari perusahaan lain yang bergerak di bidang PP No. 16 Tahun 2018 Tentang Satpol PP
MATERI pelatihan penerapan peraturan tentang satpol pp online Zoom :
1. Tata Cara Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja Dengan Pengenalan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Guna Membentuk Polisi Pamong Praja Yang Profesional dan Terlatih.
2. Peningkatan Kapasitas dan Kemampuan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Memelihara Ketertiban dan Keamanan Didaerah
3. Tata Cara Peningkatan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Agar Berdayaguna dan Berhasilguna dengan Pemahaman Bagian Standar Operasional Prosedur Penggunaan Senjata Api serta Pedoman Organisasi dan Tata Kerja dan Pedoman Pelaporan Satpol PP.
4. Mekanisme Dan Strategi Intelejen Satpol PP
5. Tata Cara Pengangkatan Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja
6. Peran Satpol PP atau Kebijakan Daerah dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Satpol PP
7. Peran Serta Polisi Pamong Praja dalam Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berkualitas
8. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Satpol PP
9. Tata Cara Peningkatan Kapasitas Anggota Satpol PP
10. Peningkatan Kapasitas Anggota Polisi Pamong Praja dan Penegakan Perda
11. Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja Dengan Pengenalan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Guna Membentuk Polisi Pamong Praja Yang Profesional dan Terlatih.
12. Peningkatan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Agar Berdayaguna dan Berhasilguna dengan Pemahaman Tentang Standar Operasional Prosedur Penggunaan Senjata Api serta Pedoman Organisasi dan Tata Kerja dan Pedoman Pelaporan Satpol PP.
13. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Satpol PP.
14. Peran Serta Polisi Pamong Praja dalam Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Effectiv dan Berkualitas.
15. Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja dengan Pengenalan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
16. Peran Serta Polisi Pamong Praja dalam Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berkualitas
17. Implementasi Permendagri No 17 Tahun 2019 Tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja
18. Implementasi PP Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja
19. Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja Dengan Pengenalan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Guna Membentuk Polisi Pamong Praja Yang Profesional dan Terlatih
20. Studi Kasus / Praktek pemecahan masalah PP No. 16 Tahun 2018 Tentang Satpol PP
METODE pelatihan satpol pp online Zoom :
Metode Training PP No. 16 Tahun 2018 Tentang Satpol PP dapat menggunakan fasilitas training zoom atau training online, dan bisa juga training offline atau training tatap muka.
INSTRUKTUR pelatihan pengenalan pp no 16 tahun 2018 online Zoom :
Instruktur yang mengajar pelatihan PP No. 16 Tahun 2018 Tentang Satpol PP ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang PP No. 16 Tahun 2018 Tentang Satpol PP baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
PESERTA :
Peserta yang dapat mengikuti training PP No. 16 Tahun 2018 Tentang Satpol PP ini adalah staff sdm atau karyawan yang ingin mendalami bidang PP No. 16 Tahun 2018 Tentang Satpol PP.
Karena kompleksnya pelatihan ini, maka dibutuhkan pendalaman yang lebih komprehensif melalui sebuah training. Dan menjadi sebuah kebutuhan akan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.
Jadwal Pelatihan Casa Training 2026 :
Batch 1 : 20 – 21 Januari 2026
Batch 2 : 10 – 11 Februari 2026
Batch 3 : 3 – 4 Maret 2026
Batch 4 : 14 – 15 April 2026
Batch 5 : 19 – 20 Mei 2026
Batch 6 : 24 – 25 Juni 2026
Batch 7 : 8 – 9 Juli 2026
Batch 8 : 19 – 20 Agustus 2026
Batch 9 : 16 – 17 September 2026
Batch 10 : 7 – 8 Oktober 2026
Batch 11 : 18 – 19 November 2026
Batch 12 : 9 – 10 Desember 2026
Lokasi Training Offline atau Online :
1. Yogyakarta
2. Jakarta
3. Bandung
4. Bali
5. Surabaya
6. Lombok
7. Online via Zoom
Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas Training Offline atau Online :
Negotiable / by request