TRAINING IMBINGANTEKNIS SOSIALISASI PERATURAN PRESIDEN (PERPRES) NOMOR 4 TAHUN 2015 DAN PERATURAN MENTERI PU (PERMEN PU) NOMOR 31 TAHUN 2015 DILENGKAPI DENGAN TEKNIK MENYUSUN DOKUMEN PENGADAAN

Diposkan pada oleh

TRAINING IMBINGANTEKNIS SOSIALISASI PERATURAN PRESIDEN (PERPRES) NOMOR 4 TAHUN 2015 DAN PERATURAN MENTERI PU (PERMEN PU) NOMOR 31 TAHUN 2015 DILENGKAPI DENGAN TEKNIK MENYUSUN DOKUMEN PENGADAAN

TRAINING IMBINGANTEKNIS SOSIALISASI PERATURAN PRESIDEN (PERPRES) NOMOR 4 TAHUN 2015 DAN PERATURAN MENTERI PU (PERMEN PU) NOMOR 31 TAHUN 2015 DILENGKAPI DENGAN TEKNIK MENYUSUN DOKUMEN PENGADAAN

DESKRIPSI REGULER TRAINING IMBINGANTEKNIS SOSIALISASI PERATURAN PRESIDEN (PERPRES) NOMOR 4 TAHUN 2015 DAN PERATURAN MENTERI PU (PERMEN PU) NOMOR 31 TAHUN 2015 DILENGKAPI DENGAN TEKNIK MENYUSUN DOKUMEN PENGADAAN

Perkembangan peraturan pengadaan barang/jasa berubah dengan sangat cepat dan dinamis. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 sudah diubah sebanyak 4 (Empat) kali yaitu Perpres 35/2011, Perpres 70/2012, Perpres 172/2014 dan terakhir Perpres 4/2015. Kemudian khusus untuk Jasa Konstruksi terjadi perubahan yang juga cukup cepat. Standarisasi pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi diatur melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU) No.7 Tahun 2011dan hingga saat ini telah diubah sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu Permen PU 14/2013, Permen PU 7/2014 dan Permen PU 31/2015.
Di lapangan sering terjadi dokumen pengadaan jasa konstruksi, baik itu pelelangan pelaksanaan konstruksi maupun seleksi konsultan konstruksi hanya menggunakan Standar Dokumen Pengadaan Perpres 54/2010 yang cenderung bersifat umum. Sementara kompleksitas jasa konstruksi sebagian besar dapat ditangani dengan Standar Dokumen Pengadaan versi Permen PU 7/2011 dan seluruh perubahannya. Apalagi ditegaskan bahwa seluruh pengadaan jasa konstruksi di bidang pekerjaan umum mengacu pada standar Permen PU 7/2011.
Penggunaan aplikasi e-Tendering SPSE LKPP yang berbasis Perpres 54/2010 dan seluruh perubahannya harus dipadukan dengan standarisasi pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi berdasarkan Permen PU 7/2011 dan seluruh perubahannya adalah kebutuhan yang akan membantu seluruh pihak pengadaan barang/jasa.

Pelatihan yang membahas mengenai Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tidak tuntas jika dipelajari dalam hitungan jam, diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.

TUJUAN TRAINING TATAP MUKA PERMEN PU NOMOR 31 TAHUN 2015

  • Mengetahui Perubahan Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terkait Jasa Konstruksi.
  • Memahami substansi perubahan peraturan terkait jasa konstruksi mulai Perpres 4/2015, Permen PU 14/2013, Permen PU 7/2014 hingga Permen PU 31/2015.
  • Mampu menyusun Dokumen Pengadaan Jasa Konstruksi berdasarkan Perpres 54/2010 serta seluruh perubahannya dan Permen PU 7/2011 serta seluruh perubahannya.
  • Mampu memahami substansi tata laksana evaluasi dokumen pelelangan pekerjaan konstruksi dan konsultan konstruksi berdasarkan aturan konsolidasi Perpres54/2010 serta seluruh perubahannya dan Permen PU 7/2011 serta seluruh perubahannya.
  • Mengembangkan diskusi kritis terkait perkembangan aturan jasa konstruksi berdasarkan aturan konsolidasi Perpres 54/2010 serta seluruh perubahannya dan Permen PU 7/2011 serta seluruh perubahannya.

Dengan mengikuti pelatihan Permen PU Nomor 31 Tahun 2015 ini, diharapkan peserta dapat lebih mendalami pengetahuan mengenai imbinganTeknis Sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri PU (Permen PU) Nomor 31 Tahun 2015 dilengkapi dengan Teknik Menyusun Dokumen Pengadaan.

Materi Diklat Perpres Nomor 4 Tahun 2015 Pasti Running Murah

  1. Pengenalan terhadap Perpres Nomor 4 Tahun 2015 dan Permen PU Nomor 31 Tahun 2015.
  2. Prinsip-prinsip dasar pengadaan barang dan jasa pemerintah.
  3. Persyaratan administratif dan teknis dalam dokumen pengadaan.
  4. Proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.
  5. Penyusunan dokumen pengadaan, termasuk Rencana Umum Pengadaan (RUP), Rencana Kerja Pengadaan (RKAP), dan dokumen lainnya.
  6. Evaluasi dan seleksi penyedia barang/jasa.
  7. Pelaksanaan kontrak dan manajemen kontrak.
  8. Manajemen risiko dalam pengadaan pemerintah.
  9. Aspek hukum dan peraturan terkait dalam pengadaan.
  10. Studi kasus dan contoh praktik terbaik.

Peserta Pelatihan Sosialisasi Peraturan Pemerintah Webinar Murah

Training Sosialisasi Peraturan Pemerintah ini sangat cocok untuk diikuti peserta dari kalangan :

  • Pejabat Pengguna Anggaran (PPA)
  • Kuasa Pengguna Anggara (KPA)
  • Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
  • Unit Layanan Pengadaan (ULP)
  • Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)
  • Aparat Pengawas Interen Pemerintah (APIP)

Instruktur Training Offline imbinganTeknis Sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri PU (Permen PU) Nomor 31 Tahun 2015 dilengkapi dengan Teknik Menyusun Dokumen Pengadaan Pasti Running

Training Perpres Nomor 4 Tahun 2015 yang diselenggarakan, akan dilatih oleh instruktur yang berpengalaman dalam bidang Permen PU Nomor 31 Tahun 2015 :

Instruktur yang mengajar pelatihan imbinganTeknis Sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri PU (Permen PU) Nomor 31 Tahun 2015 dilengkapi dengan Teknik Menyusun Dokumen Pengadaan ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang imbinganTeknis Sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri PU (Permen PU) Nomor 31 Tahun 2015 dilengkapi dengan Teknik Menyusun Dokumen Pengadaan ini baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.

JADWAL PELATIHAN CASA TRAINING 2026 :

· Batch 1 : 20 – 21 Januari 2026

· Batch 2 : 10 – 11 Februari 2026

· Batch 3 : 3 – 4 Maret 2026

· Batch 4 : 14 – 15 April 2026

· Batch 5 : 19 – 20 Mei 2026

· Batch 6 : 24 – 25 Juni 2026

· Batch 7 : 8 – 9 Juli 2026

· Batch 8 : 19 – 20 Agustus 2026

· Batch 9 : 16 – 17 September 2026

· Batch 10 : 7 – 8 Oktober 2026

· Batch 11 : 18 – 19 November 2026

· Batch 12 : 9 – 10 Desember 2026

Peluang terbatas! Daftarkan dirimu hari ini untuk mengubah hidupmu ke arah yang lebih baik.

LOKASI Training Sosialisasi Peraturan Pemerintah (Online – Offline) :

1. Yogyakarta

2. Jakarta

3. Bandung

4. Bali

5. Surabaya

6. Lombok

7. Online via Zoom

Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

FASILITAS Training Sosialisasi Peraturan Pemerintah Offline :

Negotiable / by request