TRAINING ONLINE PENCEGAHAN KORUPSI PADA PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

TRAINING WEBINAR PENCEGAHAN KORUPSI

TRAINING PENGADAAN BARANG DAN JASA UNTUK PRAKERJA

    Dalam  penyelenggaraan  kehidupan berbangsa, pemerintah dituntut untuk
    memajukan  kesejahteraan  umum  yang  berkeadilan  sosial bagi seluruh
    rakyat   Indonesia.   Untuk   mewujudkan   hal   tersebut,  pemerintah
    berkewajiban menyediakan kebutuhan rakyat dalam berbagai bentuk berupa
    barang,   jasa,   maupun  pembangunan  infrastruktur.  Di  sisi  lain,
    pemerintah  juga  memerlukan  barang  dan  jasa itu dalam melaksanakan
    kegiatan pemerintahan.pelatihan pencegahan korupsi online

    Pemenuhan  kebutuhan  barang  dan  jasa  merupakan bagian yang penting
    dalam  penyelenggaraan  pemerintahan.Pengadaan  Barang  dan Jasa (PBJ)
    Pemerintah   merupakan  mekanisme  belanja  pemerintah  yang  memegang
    peranan  penting  dalam  pemanfaatan  anggaran  negara. PBJ melibatkan
    jumlah  uang  yang  sangat  besar, sehingga pemerintah disebut sebagai
    pembeli yang terbesar (the largest buyer) di suatu negara.pelatihan pengadaan barang dan jasa online

    Anggaran  PBJ  setiap  tahunnya menurut LKPP sekitar 40% dari APBN dan
    APBD,  sehingga  pada  tahun 2015 ini diperkirakan anggaran PBJ adalah
    sebesar  815,8  Trilyun dari total belanja APBN sebesar 2,039 Trilyun.
    Sementara anggaran PBJ dari APBD tahun 2015 diperkirakan sebesar 405,1
    Trilyun dari total belanja APBD Tahun 2015 sebesar 1,012 Trilyun.pelatihan manajemen pengadaan barang dan jasa pemerintah online

    Ruang   lingkup   kajian  berfokus  pada  pengadaan  barang  dan  jasa
    pemerintah dari sisi regulasi, kelembagaan,
    pelaksanaan/operasionalisasi,     juga    terkait    integritas    dan
    transparansi. Selain itu kajian ini juga menelaah tentang penganggaran
    APBN/APBD  sebagai  induk  atau  hulu  dari  sistem belanja pemerintah
    melalui APBN/APBD yang sangat mempengaruhi proses Pengadaan Barang dan
    Jasa Pemerintah

   Bimtek/Diklat  Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dilakukan selama 2
    tahun dengan tujuan utama adalah untuk mendorong menutup celah potensi
    korupsi  yang  terkait  dengan  Pengadaan  Barang dan Jasa Pemerintah.
    Tujuan khusus yakni :
     1. Memetakan   akar   masalah   terkait  Pengadaan  Barang  dan  Jasa
        Pemerintah.
     2. Memetakan   titik-titik   rawan   pada   regulasi  ,  pelaksanaan,
        pengawasan,  dan  penganggaran  terkait  Pengadaan Barang dan Jasa
        Pemerintah.
     3. Menyusun  saran  rekomendasi  untuk  menutup titik rawan pada pada
        pelaksanaan, pengawasan, dan penganggaran terkait Pengadaan Barang
        dan Jasa Pemerintah.
     4. Menyusun  saran  rekomendasi  strategis terkait Pencegahan Korupsi
        pada Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah secara Nasional.

Trainer : Bapak Arief Adinoto, S.E dan Tim

Jadwal Pelatihan Casa Training 2026 :

Batch 1 : 20 – 21 Januari 2026
Batch 2 : 10 – 11 Februari 2026
Batch 3 : 3 – 4 Maret 2026
Batch 4 : 14 – 15 April 2026
Batch 5 : 19 – 20 Mei 2026
Batch 6 : 24 – 25 Juni 2026
Batch 7 : 8 – 9 Juli 2026
Batch 8 : 19 – 20 Agustus 2026
Batch 9 : 16 – 17 September 2026
Batch 10 : 7 – 8 Oktober 2026
Batch 11 : 18 – 19 November 2026
Batch 12 : 9 – 10 Desember 2026

 

Lokasi Training Offline atau Online :

1. Yogyakarta
2. Jakarta
3. Bandung
4. Bali
5. Surabaya
6. Lombok
7. Online via Zoom
   Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas Training Offline atau Online :

Negotiable / by request